Jakarta,fajarberita.com- ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
Melansir laman resmi Kemdikbud, mutu satuan pendidikan akan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter), kualitas proses belajar-mengajar, dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran.
Namun, ditengah pelaksanaan ANBK 17-18 Nov 2021 dan masih di suasana prihatin pandemi, ada nikmat pungutan liar yg dilakukan K3S Kec. Grogol Petamburan Titi Setyaningsih yang juga kasek SDN Tanjung Duren Selatan 01. Pungutan ini cukup fantastik yakni 500.000 x 60 sekolah (swasta dan negeri) total 30jt. Untuk memuluskan pungutan liar ini serta agar tidak tercium keluar, K3S Titi Setyaningsih melalui bendahara K3S, Hani Novi (kasek SDN Jelambar 01) meminta ke 60 sekolah di Kec Grogol Petamburan agar dana 500rb tersebut di transfer ke rekening Hani Novi. Juga beberapa bulan sebelumnya Kec Grogol Petamburan pernah melalui K3S mengumpulkan dana 500rb dengan alasan untuk parsel di lebaran kemarin yang dipungut oleh ibu Aini (kasek sdn jelambar 03) dan bu Aini sudah pensiun Agustus 2021, namun khabar berita/pertanggung jawaban parsel tersebut tidak ada sampai sekarang. Intinya K3S Grogol Petamburan Titi Setyaningsih senang dan piawai dengan pungutan-pungutan liar, namun tidak ahli di pekerjaannya. Itu dibuktikan melalui RKAS perubahan tahun 2021 per tanggal 04 November 2021, di nilai AKB tw 1,2,3 dan 4, SDN Tanjung Duren Selatan 01 seperti no rek,
5.1.02.01.01.0024 belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor 29.165.176
5.1.02.01.01.0026 belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor 1.430.000
5.1.02.01.01.0058 belanja makanan/minuman aktifitas lapangan 1.861.200
5.1.02.01.04.0115 belanja sewa alat reproduksi (penggandaan) 928.092
5.1.02.03.03.0010 belanja pemeliharaan bangunan gedung pendidikan 56.832.376
Yang mana ke 5 kode rekening tersebut harus di rubah/di hapus namun mengingat berita ini muncul di akhir tahun, maka seluruh anggaran ke 5 kode rekening tersebut harus di kembalikan ke kas daerah, atau bisa dinyatakan indikasi penggelapan. (*/Red)
